Kecamatan Kertek

PENERBITAN REKOMENDASI SURAT KETERANGAN PEMBELIAN BBM

Lampiran XI	:	Surat Keputusan Camat Kertek Kabupaten Wonosobo.
		Nomor	:	607/08/ 2022
		Tanggal	:	18 Maret 2022

STANDAR PELAYANAN

KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO

PENERBITAN REKOMENDASI SURAT KETERANGAN PEMBELIAN BBM

PENDAHULUAN

Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pelayanan Publik,pada dasarnya pelayanan menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Potret kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah saat ini secara umum belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Hal tersebut tampak dari masih sering munculnya keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik. Proses pelayanan yang panjang dan berbelit-belit sehingga terkesan sulit, persyaratan yang belum sederhana, petugas pelayanan yang kurang ramah, jumlah waktu pelayanan yang seringkali belum dapat dipastikan, kenyamanan tempat pelayanan yang belum sesuai standar, merupakan hal-hal yang sering dikeluhkan oleh masyarakat pengguna pelayanan. Untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik, terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan, maka Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo sebagai Unit Kerja Pelayanan Publik menetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan Camat Kertek Kabupaten Wonosobo.

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Surat Keterangan Pembelian BBM

Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Surat Pengantar Surat Keterangan Pembelian BBM dari Desa/Kelurahan dengan Form sesuai peruntukannya, diketahui oleh koordinator Bidang Pertanian Wilayah Kecamatan.
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Langkah Mengurus Penerbitan Rekomendasi Surat Keterangan Pembelian BBM Pemohon Mengambil nomor antrian sambil membawa persyaratan Legalisasi Surat Keterangan Pembelian BBM; Pemohon menyerahkan berkas ke petugas pelayanan; Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan; Petugas pelayanan menyerahkan berkas ke Kasubag Paten untuk diverifikasi; Kasubag Paten menyerahkan berkas kepada Camat untuk ditandatangani; Legalisasi Surat Keterangan Pembelian BBM selesai dan diserahkan ke pemohon.
3	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari kerja
4	Biaya/tarif	Rp 0,- (Gratis)
5	Produk pelayanan	Surat Keterangan Pembelian BBM yang dilegalisasi
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke: Jalan Sindoro Sumbing Km 1 Kertek, Wonosobo jawa Tengah 56371 Sarana aduan elektronik: Telepon: (0286) 329285 Whatsapp: 0889 5715 024 Email: kecamatankertekwsb@gmail.com Website: kecamatankertek.wonosobokab.go.id Instagram: @kec.kertek Facebook: Kecamatan Kertek
B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah; Permendagri Nomor 24 tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelengaraan Adminisrasi Terpadu Kecamatan; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 85 Tahun 2016 tentang Rincian tugas Kecamatan Kabupaten Wonosobo.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Komputer; Alat tulis kantor; Printer; Rak arsip; Telepon; Meja dan kursi kerja petugas; Kursi tunggu; Loket pengambilan dokumen pelayanan; Toilet; Tempat parkir.
3	Kompetensi pelaksana	Mampu mengoperasikan komputer; Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Jenjang pendidikan minimal SLTA, semua jurusan.
4	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh atasan langsung pelaksana hingga Camat. Pengawasan Internal Pemerintah oleh Inspektorat. Dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	Minimal 1 (satu) orang (front office) yang bertugas untuk menerima permohonan layanan; Minimal 1 (satu) orang (back office) yang bertugas mengajukan legalisasi kepada Camat/pejabat yang berwenang; 1 (satu) orang Pejabat Struktural bertanggung jawab memverifikasi dan/atau mengesahkan.
6	Jaminan pelayanan	Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan; Adanya jaminan pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan; Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Kecamatan; Motto Pelayanan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Data Surat Keterangan Tidak Mampu yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; Petugas yang melayani legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak ada pengaduan; Evaluasi dilaksanakan ketika ada pengaduan; dan Survei kepuasan masyarakat yang dilakukan tiap tahun.

Pengumuman

NO NO AKTA